1.074 Pesantren di Jabar Bakal Dibina Pengusaha dan Brand Ternama
Pantaipoker dominoqq -Sebanyak 1.074 pondok pesantren di Jawa Barat terpilih didalam program One Pesantren one Product yang digagas Pemerintah Provinsi Jabar. Ribuan pesantren itu akan berkolaborasi bersama dengan para pebisnis dan brand kenamaan Indonesia supaya sanggup menjadi pesantren mandiri.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan seluruh pesantren berikut nantinya akan memproses barang-barang unggulannya. Produk dari para santri sesudah itu akan dibantu untuk dijual dan dipromosikan supaya siap berkompetisi di pasaran.
"Produknya dibantu modalnya, packaging design-nya, promosi dan penjualannya melalui banyak variasi platform online," tulis Ridwan di account Instagramnya, @ridwankamil.
Sejumlah brand yang akan terlibat didalam kerja serupa bersama dengan pondok pesantren pada lain. ShafCo, TransMart, Aprindo, Pegadaian, Bio Farma, Tokopedia, Gakopsyah, Kadin, Best Brand, Yogya, Belibu, Ran, PT. Inti, BJB S.
Mitra program ini lainnya adalah BukaLapak, Asephi, Sindangreret, Ampera, Hisana, Inagri, Superindo, Pindad, Kunafe, Floating Market, BNI Sy, Kartika Sari, Angkasa Pura, ICSB, Amanda, Chocodot, Primarasa, Asabri, Blibli, GDAS, Len dan Telkom.
Program One Pesantren One Product sudah disosialisasikan di seluruh Jawa Barat sejak awal th. ini. Hasilnya, sebanyak 1.565 pesantren mendaftar untuk mengikuti seleksi.
Dari kuantitas tersebut, 1.338 pesantren dinyatakan lolos administrasi dan masuk bagian seleksi audisi bagian I di tingkat kecamatan. Seleksi berikut menyaring 1.287 pesantren dari 27 kabupaten/kota se-Jabar untuk mengikuti seleksi audisi bagian II.
Hasil akhirnya, Pemrpov Jabar perlihatkan 1.074 Ponpes dinyatakan lolos dan berhak mendapat kesempatan berkolaborasi bersama dengan para pebisnis dan brand kenamaan Indonesia.
Ridwan Kamil beri tambahan masukan kepada Jokowi berkenaan rancangan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Saat bersua Jokowi di kantor presiden, Gubernur Jawa Barat itu mengemukakan bahwa rancangan berikut kudu dikaji ulang.
" Memberikan masukan soal ibu kota. Masukannya kalkulasinya, luas-luasan yang hasil pengalaman aku sebagai dosen perkotaan, asumsinya benar-benar luas," kata Ridwan kamil.
" Harus dikaji ulang, jangan sampai membuahkan kota yang benar-benar luas, berorientasi mobil lagi," jadi pria yang beken bersama dengan panggilan Kang Emil tersebut.
Pemerintah, kata dia, seharusnya menerapkan rancangan pembangunan seperti Washington DC, Amerika Serikat, yang luasnya cuma lebih kurang 17 ribu hektare dan dihuni 700 ribu penduduk.
Menurut dia, masyarakat di masa depan cuma kudu berlangsung kaki untuk menuju suatu tempat. " Jangan dibalik. Jangan mendesain ibu kota baru yang mayoritas untuk mobil, untuk bangunan, tetapi kemanusiaan, humaniatiknya tidak maksimal," kata tutur dia.
Kang Emil menambahkan, Jokowi merespons sarannya. Dia meminta presiden bernama lengkap Joko Widodo itu mendengar anjuran ini.
" Jangan sampai kita repot bersama dengan cara seperti itu, 50 th. setelahnya mangkrak. Saya mengingatkan saja supaya kita memiliki rencana jauh lebih masak dan lebih baik. Masukan dari masyarakat juga diterima," kata Kang Emil.
Dengan anggaran Rp466 triliun, pemerintah berjanji menyediakan layanan terbaik di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah juga akan beri tambahan layanan lengkap untuk Aparatur Sipil Negara yang turut ubah ke ibu kota baru.
" Tidak tersedia negara di dunia ini yang mengambil alih kebijakan yang akan merugikan, lebih-lebih menelantarkan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin.
Menurut mantan Wakil Kepala Polri itu, cocok penguumuman Presiden Joko Widodo, ibu kota baru didesain menjadi green city dan smart city.
" Jadi seluruh layanan akan tersedia," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia tersebut.
Menurut pria asli Makassar itu, layanan dasar, seperti perkantoran, rumah, pendidikan, kesehatan, sampai transportasi, akan di sajikan oleh negara didalam jarak yang berdekatan, supaya mempermudah pergerakan para penghuni kota.
" Justru di sana sanggup efektif jikalau ASN (PNS) ubah ke sana. Paling tidak jikalau layanan perumahan sudah disiapkan oleh negara, tidak akan ngontrak-ngontrak rumah, tidak akan beli-beli rumah," kata Pantaipoker dominoqq.
Para ASN juga tidak kudu susah-payah untuk berangkat dari rumah menuju ke kantor. Dengan rancangan green city dan smart city, para ASN lebih-lebih sanggup berlangsung kaki menuju kantor masing-masing.
" Cukup bersepeda, jalan kaki 500 meter, misalnya. Seperti, kita menyaksikan di kota-kota seperti Canberra, Den Haag, yang terdekat Putrajaya (Malaysia)," kata dia.
Syafruddin menambahkan, ibu kota baru nantinya miliki masyarakat minimal 180 ribu jiwa. Jumlah ini merupakan knowledge seluruh ASN yang bertugas di kementerian/lembaga pusat dan akan turut ubah ke ibu kota baru tersebut.
" Ada 180 ribu, itu tidak benar-benar banyak. Itu (ibu kota baru) satu kabupaten di Indonesia. Jadi, jangan berkhayal DKI ini dipindahkan sekian juta orang, tidak. Hanya ASN yang bekerja di kementerian/lembaga di tingkat pusat," ujar Syafruddin.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi, siap mencukupi kebutuhan perumahan bagi ASN yang ubah ke ibu kota baru. Nantinya akan di sajikan dua tipe hunian, yakni rumah dinas dan rumah umum.
Menurut dia, untuk rumah dinas nantinya tidak sanggup dimiliki oleh ASN. Jika ASN idamkan miliki hunian pribadi, maka sanggup membeli hunian yang di sajikan pengembang.
" Saya katakan rumah dinas itu rumah negara. Tidak menjadi milik. Yang punya itu rumah umum jikalau rela membeli nanti pengembang yang menyiapkan," kata Khalawi di Jakarta.
Khalawi menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR masih menunggu rancangan makro dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mengetahui kebutuhan rumah untuk ASN di ibu kota baru. Dia juga menunggu kepastian berapa kuantitas PNS yang akan hijrah ke ibu kota baru.
" Nanti arahannya aku menunggu dari Bappenas. dari pimpinan belum tersedia arahan. Kita akan buat persiapan pertama, dekat bersama dengan daerah kerjanya. Contohnya dibangun asrama atau daerah tinggalnya. Untuk rumah umum akan kita petakan di sana. Tapi jumlahnya masih didalam asumsi dan perhitungan," kata dia.
Khalawi menambahkan, nantinya rumah PNS akan dibangun didalam dua tipe, yakni tipe rumah susun (rusun) atau apartemen dan didalam bentuk landed house atau rumah tapak.
" Tentu beda tipe-tipenya. Untuk pejabat eselon II dan ASN lainnya itu vertikal. Untuk pejabat Kementerian dan Lembaga itu rumah dinas landed (rumah tapak atau landed house)," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar