Kelompok mahasiswa minta Wiranto dibebastugaskan
Pantaipoker Ceme -Kelompok mahasiswa yang menamakan diri mereka Border Rakyat (Borak) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Wiranto dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Perwakilan Borak, Delpedro Marhaen mengatakan, sebagai Menko Polhukam, Wiranto tidak berhasil dalam menangani sekian banyak aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil semenjak Mei lalu.
Tak melulu itu, Wiranto pun dinilai lalai dalam mengantisipasi konflik dan gejolak masyarakat di Papua dan Papua Barat yang dirangsang kasus-kasus diskriminasi dan rasialis terhadap orang pribumi Papua di sekian banyak kota di Jawa.
"Peristiwa Papua dan Papua Barat ialah bukti nyata juga, saat kerusuhan semakin memanas, peristiwa-peristiwa berdarah semakin terjadi di Papua, ialah bentuk kegagalan Wiranto pun sebagai Menko Polhukam," kata Delpedro dalam jumpa pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (13/10).
Hingga kini, terdaftar ada lima orang meninggal dalam aksi unjuk rasa menampik rencana pemerintah mengabsahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kontroversial pada periode 23-30 September. Sebelumnya, dalam aksi unjuk rasa berbalut kerusuhan pada 21-22 Mei, terdaftar ada 9 orang tewas.
"Adalah dalam masing-masing aksi, baik aksi 21-22 Mei, (aksi unjuk rasa bertema) Reformasi Dikorupsi, Papua dan Papua Barat, Menko Polhukam sudah gagal dalam mengerjakan tugasnya," sambung dia.
Tak melulu itu, Borak pun meminta Wiranto ditanggalkan karena kerap menerbitkan pernyataan-pernyataan yang menciptakan gaduh. Salah satunya merupakan ketika menyinggung pengungsi dampak gempa Maluku, Ambon, akan membebani finansial pemerintah.
Wiranto, lanjut Delpedro, pun sempat menyinggung kebakaran hutan di sekian banyak wilayah biasa saja dan melulu dibesar-dibesarkan oleh media. "Kan pernyataan-pernyataan ini semakin memperkeruh keadaan," imbuh Delpedro.
Delpedro mengatakan, Borak tidak melulu meminta Wiranto diistirahatkan pada periode ini saja, tapi pun tidak dilibatkan dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.
"Kami pun meminta guna adili pelanggaran HAM dan menolaknya (Wiranto) guna berada di lingkaran dominasi selanjutnya," kata dia. -Pantaipoker Ceme
Tidak ada komentar:
Posting Komentar