Fasilitas Mewah Anggota DPR: Rumah, Pensiun, sampai Kredit Mobil
Pantaipoker Ceme -Gaji dan tunjangan anggota DPR RI periode 2019-2024 tidak sedikit dibahas media massa, terutama sesudah mereka sah dilantik, Selasa (1/10/2019) kemarin.
Berdasarkan Surat Edaran Sekjen DPR RI bernomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, gaji dan tunjangan mereka dapat mencapai selama Rp50 juta--nyaris 13 kali lipat dari upah minimum DKI Jakarta.
Seorang anggota biasa mendapat gaji pokok sebesar Rp4,2 juta per bulan, tunjangan istri Rp420 ribu, tunjangan anak Rp168 ribu, duit sidang/paket Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp198 ribu dan tunjangan PPh pasal 21 sebesar Rp1.729.608.
Gaji dan tunjangan guna Ketua dan Wakil Ketua DPR lebih banyak. Tunjangan jabatan Ketua DPR--yang ketika ini dikuasai politikus PDIP Puan Maharani--misalnya, menjangkau Rp18,9 juta, sedangkan Wakil Ketua DPR--yang jumlahnya empat orang--Rp15,6juta.
Anggota DPR pun mendapat kemudahan rumah dinas. Rumah dinas anggota DPR terletak di Ulujami dan Kalibata, Jakarta Selatan. Mengutip Jawapos, luas rata-rata lokasi tinggal dinas mereka 250 meter persegi yang harganya, pada 2017 lalu, di atas Rp7 miliar.
Meski terhitung mewah, tidak seluruh anggota dewan menempatinya.
Detail gaji dan tunjangan anggota DPR dapat dilihat di tautan berikut.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar menuliskan saat ini mereka tengah menyiapkan 15 unit baru. Hal ini diakibatkan karena jumlah anggota dewan periode kini bertambah, dari 560 menjadi 575.
"Di Kalibata itu, kan, terdapat celah (tanah) yang kosong, kami bangun lokasi tinggal dinas dan pas tempatnya," ujarnya seperti dikutip Antara.
Dianggarkan pula Rp70 juta untuk semua anggota dewan yang melakukan pembelian mobil pribadi.
Fasilitas tidak melulu mereka rasakan ketika menjabat. Mereka bakal mendapat Tabungan Hari Tua (THT) dan duit pensiun sesudah purna.
Anggota dewan periode 2014-2019 mendapat THT Rp15 juta yang ditunaikan satu kali, dan duit pensiun 3,2 juta guna yang bekerja satu periode, serta Rp3,8 juta guna yang menjabat dua periode.
Mengacu pada pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 1980, duit pensiun itu dapat diterima oleh istri atau suami sah dengan jumlah setengahnya (Rp1,6 juta atau Rp1,9 juta) andai anggota dewan telah meninggal. Uang pensiunan anggota DPR bakal dihentikan bilamana yang terkaitmenjadi anggota lembaga tinggi lain.
Dengan semua kemudahan itu, mereka tidak bekerja sendiri. Kerja-kerja legislasi mereka ditolong asisten individu dan tenaga ahli.
Mengutip [laman sah DPR](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25234/t/Baleg Setujui Peraturan DPR Tentang Tenaga Ahli), jumlah tenaga berpengalaman paling tidak banyak 10 orang, dan semuanya ditunaikan negara via APBN. Artinya, mereka tak menerbitkan uang sepeser pun guna itu.
Asisten individu mengurusi hal-hal berhubungan administrasi anggota dewan. Sementara tenaga berpengalaman bertugas menemani dalam rapat komisi dan merangkai telaah, kajian, dan analisis berhubungan dengan faedah DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dianggap Tidak Sebanding
Merujuk pada kinerja anggota dewan periode 2014-2019, segala kemudahan yang mereka dapatkan nampak berlebihan. Sebab, kemudahan tidak berbanding lurus dengan kinerja.
Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (Puskon-PP) Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, perangkat ukur sederhananya ialah produk hukum yang dihasilkan. Sebagai lembaga legislatif, DPR baru dapat punya rapor bagus andai kuantitas produk legislasinya cocok dengan target dan secara kualitas menjawab keperluan masyarakat. Total Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diabsahkan selama periode sebelumnya melulu 84, jauh lebih rendah dibanding periode 2010-2014 yang menjangkau 125 RUU.
Dari jumlah 84 RUU yang disahkan, melulu 35 RUU yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas dan sisanya adalahRUU kumulatif terbuka. Dari 35 RUU prolegnas prioritas yang diabsahkan itu, sejumlah di antaranya adalahrevisi berulang dari undang-undang yang sama.
Beberapa di antaranya ialah revisi UU MD3 yang diolah sampai tiga kali, serta revisi UU mengenai Pilkada dan revisi UU Pemerintahan Daerah yang yang setiap telah merasakan pengubahan sejumlah dua kali.
"Kebiasaan mengulang-ulangi revisi pada periode yang sama memperlihatkan lemahnya kualitas legislasi DPR," ujarnya untuk reporter Tirto.
Di samping itu pembahasan sejumlah RUU di penghujung periode yang terkesan dikebut dinilai ingin mengakomodasi kemauan elite, bukan keperluan rakyat. Buktinya, demonstrasi besar-besaran terjadi di sekian banyak kota semenjak September lalu. Fungsi pemantauan DPR pun masih dirasakan tumpul.
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, melulu enam dari sembilan kesebelasan pengawas yang sudah mengucapkan laporan kinerjanya sampai 18 September lalu. DPR juga dirasakan lemah dalam menyerahkan kesimpulan/rekomendasi untuk kementerian dan atau lembaga yang menjadi partner kerjanya di setiap komisi. Fungsi pemantauan terhambat sebab mereka bergerak atas arahan pimpinan partai, kata Lucius. "Pimpinan partai di sini berarti, kan, tergolong koalisi. Dan bakal sulit mengerjakan pengawasan. Apalagi terdapat pimpinan partai yang jadi menteri. Bagaimana dia memantau atasannya sendiri?" kata Lucius ketika dihubungi reporter Tirto, Jumat (4/10/2019).
Itu sebabnya, kata Lucius, hak interpelasi, angket, dan mengaku pendapat bila tidak puas dengan keterangan kementerian/lembaga partner kerjanya tak pernah dimanfaatkan.
"Jadi kepentingannya melulu menjaga program-program pemerintah," tegasnya.
Formappi pun menilai kinerja DPR diperparah oleh citra kelembagaan yang identik dengan persepsi pembiasan anggaran, pelanggaran kode etik, dan kemalasan. Ringkasnya: citra negatif.
Atas dasar itu, Lucius menilai segala kemudahan yang diserahkan untuk anggota dewan terlampau besar. Toh, sekitar ini, kehadiran mereka di dalam rapat-rapat komisi amat minim.
Jika juga bekerja, semua anggota dewan tak butuh harus benar-benar memahami masalah karena ditolong staf ahli.
"Jadi inginkan bagaimana lagi? Masyarakat, kan, menginginkan tingginya penghasilan mereka beriringan dengan kinerja. Tapi bila kondisi dan sistemnya laksana ini, ya susah juga," Lucius memungkasi. -Pantaipoker Ceme
Tidak ada komentar:
Posting Komentar