Tolak Jokowi Terbitkan Perpu KPK, PDIP: Nikmati Dulu UU Ini
Pantaipoker dominoqq -Anggota Komisi Hukum Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menegaskan sikap partainya yang tidak sepakat andai Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK.
Berdasarkan keterangan dari Arteria, tiga dalil syarat mengeluarkan Perpu menurut Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005, tidak terpenuhi untuk evolusi UU KPK ketika ini. Tiga dalil itu ialah keadaan masyarakat yang memaksa guna segera dikeluarkan aturan, kekosongan hukum atau terdapat hukum namun tidak menuntaskan masalah, dan proses legislasi yang dapat menyita masa-masa yang panjang.
"Apa terdapat kekosongan hukum? Apa demo mahasiswa tersebut suatu kegentingan memaksa? Itu jauh sekali dari pemenuhan unsur. UU yang telah hadir, anda nikmati dulu undang-undangnya," ujar Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 30 September 2019.
Sampai ketika ini, PDIP sebagai partai penyokong utama pemerintah menampik keras dikeluarkannya Perpu KPK. Begitu pula sejumlah partai penyokong Jokowi lainnya. Sikap partai ini berbeda dengan mahasiswa dan pegiat hukum yang menanti-nanti Jokowi menerbitkan Perpu.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin memprediksi, Jokowi akan menerbitkan Perpu sebab kencangnya penolakan rakyat dan mahasiswa terhadap revisi UU KPK.
"Tak terdapat jalan lain untuk Presiden selain menerbitkan Perpu. Karena andai Perpu tidak dikeluarkan, maka bakal terjadi demonstrasi besar-besaran lagi dari semua mahasiswa. Dan tersebut akan mendelegitimasi dominasi Jokowi," ujar Ujang ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 29 September 2019.
Demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang berskala besar dinilai dapat menggoyang pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Bagi itu, Ujang menilai, bekas Wali Kota Solo tersebut lebih baik melalaikan PDIP dalam urusan ini. "Mengabaikan PDIP tersebut mudaratnya kecil, bila mengabaikan rakyat, mudarat-nya besar. Jokowi dapat goyang," ujar dia.
Anggota Komisi Hukum Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menegaskan sikap partainya yang tidak sepakat andai Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK.
Berdasarkan keterangan dari Arteria, tiga dalil syarat mengeluarkan Perpu menurut Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005, tidak terpenuhi untuk evolusi UU KPK ketika ini. Tiga dalil itu ialah keadaan masyarakat yang memaksa guna segera dikeluarkan aturan, kekosongan hukum atau terdapat hukum namun tidak menuntaskan masalah, dan proses legislasi yang dapat menyita masa-masa yang panjang.
"Apa terdapat kekosongan hukum? Apa demo mahasiswa tersebut suatu kegentingan memaksa? Itu jauh sekali dari pemenuhan unsur. UU yang telah hadir, anda nikmati dulu undang-undangnya," ujar Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 30 September 2019.
Sampai ketika ini, PDIP sebagai partai penyokong utama pemerintah menampik keras dikeluarkannya Perpu KPK. Begitu pula sejumlah partai penyokong Jokowi lainnya. Sikap partai ini berbeda dengan mahasiswa dan pegiat hukum yang menanti-nanti Jokowi menerbitkan Perpu.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin memprediksi, Jokowi akan menerbitkan Perpu sebab kencangnya penolakan rakyat dan mahasiswa terhadap revisi UU KPK.
"Tak terdapat jalan lain untuk Presiden selain menerbitkan Perpu. Karena andai Perpu tidak dikeluarkan, maka bakal terjadi demonstrasi besar-besaran lagi dari semua mahasiswa. Dan tersebut akan mendelegitimasi dominasi Jokowi," ujar Ujang ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 29 September 2019.
Demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang berskala besar dinilai dapat menggoyang pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Bagi itu, Ujang menilai, bekas Wali Kota Solo tersebut lebih baik melalaikan PDIP dalam urusan ini. "Mengabaikan PDIP tersebut mudaratnya kecil, bila mengabaikan rakyat, mudarat-nya besar. Jokowi dapat goyang," ujar dia. -Pantaipoker dominoqq
Tidak ada komentar:
Posting Komentar