Polri dan TNI Redam Kerusuhan di Wamena, Papua
Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupaya meredam tindakan anarkis massa di Wamena, Papua, Senin, 23 September 2019.
" Masih dikendalikan aparat Polri dan TNI setempat untuk diredam agar tidak meluas," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo.
Dedi mengatakan, sampai pukul 10.22 WIB bisnis peredaman massa yang bergejolak tetap dilakukan.
Sejumlah sarana umum, salah satunya kantor dinas dan beberapa ruko terdampak pembakaran tersebut.
Dedi menceritakan awal mula bentrokan terjadi dipicu unjuk rasa. Tetapi, aksi bereka beralih anarkis dengan pengerusakan dan membakar sarana umum. Petugas tetap berupaya mendinginkan aksi anarkis tersebut.
Massa demonstrasi di Wamena, Papua membakar sejumlah sarana lazim dan kantor dinas. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo membetulkan peristiwa tersebut.
Meski demikianlah Dedi belum merinci kuantitas bangunan yang rusak akibar aksi massa tersebut. " Kantor dinas dan beberapa ruko dibakar," kata Dedi Senin, 23 September 2019.
Kapolres Jaya Wijaya, AKBP Toni Ananda mengatakan, kondisi di lokasi hukumnya kala ini belum terkendali.
Sementara itu, Operasional Bandara Wamena berhenti sementara. Penghentian operasional itu dikarenakan demo anarkis yang terjadi di ibu kota Kabupaten Jawa Wijaya, Papua, tersebut.
Kepala Bandara Wamena, Joko Harjani menyebut, operasional bandara ditutup sampai batas kala yang belum ditentukan.
" Saat ini sudah tidak ada pesawat di bandara," kata Joko kepada Antara Login di sini.
Penghentian operasional bandara ditunaikan sejak pukul 10.30 WIT. Tiga pesawat kargo yang berada di bandara, jadi pesawat paling akhir yang diterbangkan.
Joko mengatakan, bandara akan dibuka sekiranya ada permintaan berasal dari kepolisian dan militer.
Bandara Wamena yang terdapat di Lembah Baliem melayani 120 penerbangan berasal dari dan ke Wamena. Tingginya kegiatan penerbangan itu disebabkan dikarenakan Wamena jadi pintu masuk beberapa kota dan kampung di kawasan pegunungan tengah.
Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, mengaku amat terganggu dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat selama dua pekan terakhir.
" Terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan," kata Bachelet, dalam keterangan resminya, Rabu 4 September 2019.
Bachelet mengatakan, tren ini sudah kekerasan di Papua dan Papua Barat sudah diobservasi sejak Desember 2018. " Seharusnya tidak ada daerah untuk aksi kekerasan di Indonesia, sebuah negara demokratis dan beragam," jadi dia.
Bachelet mendesak pemerintah berdialog dengan warga Papua dan Papua Barat. Dia terhitung berharap, pemerintah mendengar aspirasi warga Papua dan Papua Barat. Misalnya, mengembalikan sarana internet dan menghambat diri berasal dari tindakan yang pakai kekerasan.
" Membatasi akses internet dan komunikasi bertentangan dengan kebebasan ekspresi dan memperburuk ketegangan," ujar dia.
Pemerintah memulihkan jaringan internet di Papua. Hingga kini, akses internet di beberapa lokasi sudah sanggup dibuka.
" Ada beberapa kabupaten yang sudah dipulihkan kembali, dan ada beberapa kabupaten yg memang kudu dievaluasi lagi secara komprehensif," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, dikutip berasal dari .
Menurut Dedi, Kemenkominfo akan memberitakan wilayah-wilayah mana saja yang akan dibuka blokiran internetnya lebih dulu.
Pertimbangan terhubung akses internet ini sudah direkomendasi berasal dari TNI-Polri dan juga menyaksikan kondisi keamanan di Papua.
" Dari 19 Kabupaten di Papua, beberapa besar sudah mulai diaktifkan kembali, cuma sedikit saja yang kudu di evaluasi," kata dia.
Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto akan tinggal selama enam hari di Papua. Kehadiran dua petinggi Polri dan TNI itu untuk memantau perkembangan kondisi di Papua dan Papua Barat yang sempat dilanda aksi demontrasi massal.
Rencananya, Kapolri dan Panglima TNI akan mulai berkantor di Papua mulai 4-10 September 2019.
Kadiv Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal menjelaskan Kapolri dan Panglima TNI akan terbang menuju Papua dan Papua Barat untuk berdialog dengan tokoh penduduk di sana. Rencananya, Kapolri dan Panglima TNI berkantor di Papua sampai kondisi diakui stabil dan aman.
" Insya Allah 4-10 hari di situ, bergantung kondisi dan kondisi Papua dan seluruh lokasi Indonesia, dikarenakan tanggungjawab Kapolri dan Panglima TNI," ujar.
Sementara itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan, pemerintah Indonesia akan halangi akses warga asing ke lokasi Papua dan Papua Barat.
" Jadi kemarin pada kala rapat dengan menteri luar negeri dan sudah memastikan bahwa saat ini tidak leluasa kita buka dalam kondisi layaknya ini. Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," kata Wiranto, Senin, 2 September 2019.
Dia mengatakan, orang asing tak akan ringan masuk Papua dan Papua Barat. Dia menyebut akan menyaring terutama dahulu warga asing yang akan ke dua lokasi itu.Login di sini
" Ada filter-filter yang kita lakukan. Jika kondisi nanti sudah kondusif, sudah aman, silakan," ujar dia.
Wiranto mengatakan, pembatasan akses merupakan hak Indonesia. Dia berharap negara lain untuk menjunjung kebijakan pembatasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar