Aturan Impor Daging Tanpa Label Halal Rugikan Umat Islam
Pantaipoker Ceme -Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, mengkritisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketetapan ekspor dan impor hewan dan product hewan. Dia menyatakan beleid selanjutnya sebagai bentuk kemunduran.
Penyebabnya, aturan selanjutnya merevisi Permendag 59 Tahun 2016 bersama dengan menghapus kewajiban ada label halal untuk daging impor. " Bahwa Permendag Nomor 29 Tahun 2019 itu mundur. Artinya kudu dicabut," ujar Ikhsan, Selasa 17 September 2019.
Menurut Ikhsan, Permendag 29 itu bertentangan bersama dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal.
" Lebih jauh kecuali itu sampai diterapkan, maka akan membawa dampak kerugian bagi umat Islam, terutama customer Muslim yang jumlahnya 87 persen di Indonesia," ucap dia.
Ikhsan mengaku mendapat kabar bahwa Permendag Nomor 29 Tahun 2019 itu akan direvisi dan kembali ke Permendag Nomor 59 Tahun 2016 tentang kewajiban memberikan label halal untuk impor daging.
" Revisi baru sudi dijalankan dan pasti kudu monitoring apakah telah menyangkut perihal substantif tadi. Karena umat Islam kudu mengkonsumsi daging halal," kata dia.
Dikutip berasal dari , Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, menyebutkan revisi itu nantinya memberikan aturan impor product hewan dan olahan hewan. Dia menjanjikan revisi ini akan mencantumkan keharusan terpenuhinya beberapa syarat halal.
" Supaya masyarakat yakin dan tidak ada kembali simpang siur penafsiran Permendag, kami akan memberikan satu butir pasal tentang penegasan kembali bahwa barang yang masuk ke Indonesia itu kudu halal," ujar Wisnu.
Pencantuman label dan sertifikat halal selamanya diberlakukan, tak kecuali daging impor. Hal ini ditegaskan oleh tegas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.
Dikutip berasal dari laman Kementerian Perdagangan, Senin 16 September 2019, Indra menyebutkan pemerintah kudu menjaga customer muslim di didalam negeri.
“ Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014, tiap-tiap product yang masuk ke didalam wilayah Negara Republik Indonesia kudu bersertifikat halal. Sertifikat halal selanjutnya diterbitkan oleh lembaga halal berasal dari luar negeri dan kudu diregistrasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebelum akan product selanjutnya diedarkan di Indonesia,” kata dia di Jakarta.
Kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal telah diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 2 PP No. 31 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Menurut Wisnu, pemenuhan jaminan halal termasuk dipersyaratkan disaat product hewan akan diperdagangkan di didalam wilayah NKRI. Pemasok kudu mencantumkan label halal sebagaimana diatur ketetapan yang berlaku di Tanah Air.
Sebelum masuk ke pasar domestik, Kementerian Perdagangan (Kemendag) termasuk mempersyaratkan saran berasal dari Kementerian Pertanian yang mewajibkan pemasukan daging yang mencukupi beberapa syarat halal.
Penerbitan saran pemasukan karkas, daging, dan atau olahannya ke Indonesia sepanjang ini diatur di didalam Permentan No. 34 Tahun 2016 yang telah diubah paling akhir kali menjadi Permentan No. 23 Tahun 2018, yang mempersyaratkan pemenuhan halal (untuk product yang dipersyaratkan) untuk penerbitan rekomendasinya.
“ Meskipun tidak mencantumkan ketetapan label dan sertifikat halal, Permendag 29 Tahun 2019 selamanya menyesuaikan beberapa syarat halal lewat beberapa syarat rekomendasi. Permendag No 29 Tahun 2019 nantinya fokus menyesuaikan tata niaga impor hewan dan product hewan. Ketentuan ini mirip sekali tidak terkait bersama dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil (DSS 484)," kata dia.
Untuk mencukupi keperluan daging sapi, pemerintah mengakses keran daging impor. Salah satu negara yang menjadi pemasok daging sapi ke Indonesia adalah Brazil.
Daging sapi berasal dari Brazil akan masuk ke Indonesia sampai akhir th. ini. Daging itu dipastikan berstatus halal dan safe untuk dikonsumsi.
Senin 2 September 2019, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Bachtiar, menyebut pemerintah amat selektif pilih daging sapi yang akan masuk ke Indonesia. Baik berasal dari faktor kualitas, kesehatan, sampai kehalalan menjadi pertimbangan.
“ Ada surat izin halalnyalah. Kami ada ketetapan sudi masuk Indonesia, kan, ada surat berasal dari itu, ada MUI yang mengeluarkan surat halal,” kata dia di Jakarta.
Selain itu, perusahaan yang akan memasok daging pun telah pasti punyai sertifikasi-sertifikasi tersebut. Sebab perihal itu termasuk merupakan tidak benar satu berasal dari beberapa syarat yang diajukan oleh pihak Indonesia.
Daging sapi yang masuk berasal dari Brasil akan dipastikan amat safe dikonsumsi. Artinya terbebas berasal dari penyakit.
" Kita kudu periksa seluruh lewat karantina, kecuali itu tidak mencukupi syarat tidak akan mungkin kami ambil," kata Bachtiar.
Bachtiar menyebutkan nama-nama pemasok daging sapi belum keluar. Perusahaan pelat merah ini masih menanti saran teknik berasal dari Kementerian Pertanian.
Perusahan-perusahaan ini dipilih berdasarkan proses lelang. Bachtiar meyakinkan tak ada praktik kecurangan didalam pilih perusahaan pemasok daging sapi impor tersebut.
" Belum. Karena saya menanti rekontek berasal dari Kementan," tutupnya.
Sebelumnya, pemerintah akan mengakses keran impor daging sapi sebesar 50 ribu ton berasal dari Brasil sampai akhir th. ini. Sekretaris Jenderal Kemendag Oke Nurwan mengatakan, tujuan impor daging sapi berasal dari Brazil untuk membawa dampak harga daging sapi didalam negeri menjadi lebih kompetitif.
Impor daging sapi akan dijalankan oleh tiga badan bisnis milik negara (BUMN) yaitu Perum Bulog sejumlah 30 ribu ton, PT Berdikari (Persero) 10 ribu ton, dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sejumlah 10 ribu ton.
Stok daging sapi dan kedelai lokal masih belum mampu mencukupi keperluan masyarakat Indonesia. Dua bahan pangan ini masih mengalami defisit supaya keran impor masih kudu dibuka.
“ Kedelai minus 42 persen. Angka ini tinggi,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Agung Hendriadi di Press Room Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2016,
Data Kementan menunjukan, mengolah kedelai sebanyak 1,59 juta ton masih belum mampu menutup keperluan yang meraih 2,59 juta ton. Selisih 1 juta ton kedelai rencananya akan diisi berasal dari impor.
Agung mengakui, Kementan masih belum mampu menutup keperluan kedelai nasional lewat product lokal. “ Kami akui belum bisa,” kata Pantaipoker Ceme.
Selain kedelai, Agung mengutarakan pasokan daging sapi termasuk masih mengalami defisit. Dari mengolah sapi lokal sampai akhir th. yang diprediksi meraih 441,8 ribu ton, keperluan masyarakat justru sebanyak 662,3 ribu ton. Hal ini membawa dampak kudu ada impor sebanyak 220,5 ribu ton daging sapi.
Rencananya, pemerintah akan lakukan impor daging sapi berasal dari Australia dan Amerika Serikat. Sementara untuk kedelai, diusulkan dipasok berasal dari Argentina. " Untuk kedelai itu akan impor berasal dari Argentina, namun masih belum ada kerja sama," ujar dia.
Bagaimana bersama dengan bahan pangan lainnya? Agung menyebut stok bahan pangan layaknya beras, jagung, dan daging ayam safe sampai akhir tahun. Untuk beras, dikatakan stok pangan ini berlebih.
“ Ada 20 juta ton pemikiran bahwa stok awal sampai hari ini panen dan stok di Bulog sebanyak 8,8 juta ton,” kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar