4 Sumber Uang Bangun Ibu Kota Baru RI Senilai Rp499 Triliun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan tempat untuk ibu kota negara baru. Lokasi yang dipilih ialah di beberapa Kabupaten Penajam Paser Utara dan beberapa Kabupaten Kutai Kertanegara. Kedua kabupaten tersebut berada di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pembangunan tempat ibu kota baru ditaksir bakal menelan ongkos cukup tinggi. Dari perhitungan pemerintah, perkiraan untuk membina ibu kota baru tersebut ditaksir menjangkau Rp499 triliun.
" Total keperluan Ibu Kota baru Rp499 T," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.
Untuk memenuhi keperluan tersebut, pemerintah menyatakan telah memiliki sejumlah skema pembiayaan.
Jokowi meyakinkan perkiraan pembangunan ibu kota baru Indonesia takkan sepenuhnya ditanggung dari kas negara. Berdasarkan keterangan dari Presiden, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membina ibu kota baru tersebut melulu mencapai 19 persen dari total anggaran.
Skema pembiayaan guna pembangunan ibu kota baru yang menguras ratusan triliun rupiah tersebut akan diisi dari skema kerja sama penggelolaan aset pemerintah yang ketika ini sedang di Jakarta.
Dua skema lainnya ialah Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan BUMN.
Lebih lanjut, Jokowi menuliskan pemindahan ibu kota mesti dijalankan ketika ini menilik beban Jakarta yang sudah paling berat.
" Ini bukan kekeliruan Pemprov, bukan, tetapi sebab lebih besarnya beban perekonomian Indonesia yang diserahkan kepada Pulau Jawa dan Jakarta," ucap Jokowi.
Ibukota Indonesia dijamin akan digondol dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mengaku dua tempat di Kalimantan Timur yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, bakal menjadi ibu kota baru Indonesia.
“ Bahwa tempat ibukota yang sangat ideal ialah di beberapa kabupaten Penajam Paser unsur utara dan kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi dalam penjelasan pers di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.
Jokowi menuliskan ada lima dalil dua kabupaten itu dikarenakan wilayah tersebut relatif minim terjadi musibah bencana alam.
Alasan lainnya ialah letak provinsi Kaltim sedang di tengah-tengah Indonesia. Dua kabupaten tersebut juga berada di distrik perkotaan yang telah berkembang laksana Balikpapan.
Infrastruktur yang berada di dekat lokasi caloni ibukota baru pun relatif lengkap. Dan terakhir, pemerintah sudah mempunyai lahan seluasa 180 ribu hektare (Ha).
Sekadar informasi, sinyal ibukota negara pindah ke Kalimantan memang sudah hadir sejak Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu. Malah, Jokowi sempat meminta izin untuk DPR ketika sidang tahunan untuk mengalihkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.
“ Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada peluang yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan sokongan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, semua sesepuh dan figur bangsa khususnya dari semua rakyat Indonesia, dengan ini saya minta izin untuk mengalihkan ibu kota negara anda ke Pulau Kalimantan,” kata dia di Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.
Adapun desain ibukota anyar juga beredar. Nantinya ibu kota ini ramah lingkungan dan menjadi smart city. Di sana, akan pun dibangun transportasi publik laksana MRT.
Beredar pun daerah-daerah yang digadang-gadang sebagai calon powerful ibu kota pengganti Jakarta. Misalnya, Bukit Soeharto dan Samboja. Kemunculan nama Samboja ini berasal dari gagasan Pemprov Kalimantan Timur saat mengerjakan audiensi ke pemerintah pusat. Di samping Samboja, wilayah lain yang diusulkan ialah Sotek, di Penajam Paser Utara. Kedua area itu, mempunyai areal yang lumayan luas.
“ Pilihan distrik tersebut pun menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” kata pejabat Bappeda Kalimantan Timur, Yusliando,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, sudah mengkaji sejumlah wilayah guna menjadi ibu kota baru. Salah satu provinsi yang nyaris pasti menjadi tempat baru ibu kota Indonesia Kalimantan Timur.
“ Kalimantan timur, tapi tempat spesifiknya yang belum,” kata Sofyan di Jakarta, dilansir dari Merdeka.com, Kamis 22 Agustus 2019.
Berdasarkan keterangan dari Sofan pemerintah membutuhkan lahan selama 3 ribu hektare guna pembangunan etape kesatu. Total lahan yang diperlukan untuk menamping ibu kota baru tersebut mencapai selama 200 ribu—300 ribu hektare (Ha).
“ Bagi core kesatu, tersebut sekitar 3 ribu hektare. Setelah itu, luasannya 200 ribu—300 ribu hektare sehingga dapat dibuat kota taman, kota yang indah, tidak sedikit tamannya. Orang dapat hidup sehat, udaranya sehat. Kami menginginkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik,” kata Sofyan.
Dia mengatakan, begitu tempat ibu kota ditetapkan, pemerintah bakal segera mengunci lahan guna menghindari spekulan tanah.
Rencananya, gedung-gedung yang kesatu kali di bina di ibu kota baru itu ialah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
" Begitu ditetapkan lokasinya (ibu kota baru) di mana, (langsung) anda kunci. Tentu yang kesatu di bina kantor presiden, kantor menteri, DPR juga sejumlah lainnya," kata dia.
Pelan-palan wajah baru calon ibu kota baru Indonesia mulai dapat terbayangkan. Presiden Joko Widodo dalam pidato di Sidang Tahunan DPR/MPR sudah meyakinkan ibu kota baru Indonesia akan bertempat di Kalimantan.
Setelah menyatakan tentang konsep kota yang bakal dibangun, kali ini hadir visualisasi konsep ibu kota baru yang bakal dirancang pemerintah.
Penampakan kota baru tersebut diungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam dokumen " Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara" Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam dokumen yang dipaparkan tersebut, desain ibu kota baru ini berasal dari identitas bangsa yang diterjemahkan dalam urban design secara filosofias, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika , NKRI, dan UUD 1945.
Identitas bangsa yang diterjemahkan ke dalam desain, yakni morfologi dan fungsi-fungsi kota, ruang-ruang untuk aktivitias masyarakat yang mendorong prinsip gotong-royong, serta faedah dan wadah yang melestarikan sejarah dan budaya--ini berupa ruang budaya, galeri nasional, museum, gedung pertunjukan, dan taman kesenian.
Dalam usulan rencana dan kriteria desain ibu kota negara, terdapat lapangan dan monumen Pancasila. Desain ibu kota negara ini mengurangi intervensi terhadap alam serta mengintegrasikan ruang-ruang hijau dan biru.
Ruang publik dan masyarakat diperbanyak. Desain ibu kota negara ini pun mengadopsi konsep new urbanism dan green building/infrastructure. Kualitas ruang ini mendorong kreativitas dan produktivitas masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar