Macet Kian Parah, Sistem Ganjil Genap di Ibu Kota Perlu Diperluas
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menggagas Pemprov DKI Jakarta supaya memperluas sistem Ganjil Genap seperti ketika pelaksanaan Asian Games 2018. Alasannya, kemacetan di Jakarta ketika ini semakin parah.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, menurut hasil penilaian yang dilaksanakan secara rutin laksana apa yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI mengenai sistem Ganjil Genap, pihaknya menemukan bahwa hasil kinerja kemudian lintas di Jakarta ketika ini tengah menurun. Dia mencontohkan, kemacetan yang terjadi masing-masing pagi hari di Tol Cawang mengarah ke Semanggi yang ekornya telah sampai Cibubur. Padahal contraflow telah diperpanjang dari pukul 09.00 menjadi pukul 10.00 WIB.
"Memang kemacetan telah parah. Kita telah harus antisipasi," kata Bambang Prihartono ketika dihubungi, Rabu (10/7/2019).
Di samping itu, lanjut Bambang, Jakarta menjadi kota terjelek polusi dengan peringkat dua dunia. Hasil studi Japan International Cooperation Agency (JICA), pergerakan orang di Jabodetabek sudah menjangkau 100 juta per hari. Sementara tiga tahun kemudian baru menjangkau 50 juta per hari. Akibatnya, modal share angkutan umum turun 12 persen lantaran pertambahan angkutan individu roda empat maupun roda dua.
Dengan situasi polusi buruk, kemacetan meningkat dan kendaraan angkutan umum moda share semakin rendah, Bambang menilai, paling berbahaya bilamana tidak terdapat solusi. Terlebih, masa-masa terus berpacu.
"Bicara transportasi memang bukan gubernur saja. Semualah terdapat 3 gubernur, 8 bupati/wali Kota tergolong BPTJ. Oleh karena tersebut BPTJ menurut latar belakang tadi mengusulkan kepandaian yang telah pernah Kita coba. Ini bukan barang baru. Masyarakat pun sudah tahu Kan jadinya laksana apa," ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya belum menemukan surat dari BPTJ berhubungan usulan ekspansi Ganjil Genap. Bagi itu, dirinya belum memahami secara detail dalil dari gagasan tersebut.
"Nanti anda akan mengerjakan konfirmasi ke BPTJ sebab pasti mereka menggagas ada alasan. Nah tersebut yang saya dan anda butuh konfirmasi," ungkapnya.
Untuk situasi existing ketika ini, kata Syafrin, sistem Ganjil Genap lumayan efektif meminimalisir kepadatan. Namun, dia belum memegang data kecepatan kendaraan di ruas jalan sistem Ganjil Genap.
"Yang dikenakan aneh genap tentu akan ada penambahan kecepatan guna lalu lintasnya. Saya belum bisa laporannya. Nanti saya konfirmasi dulu ke staf berhubungan apakah sudah dilaksanakan studi komprehensif bareng dengan stakeholder bersangkutan. Saya belum pegang datanya," pungkasnya.
Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto menuturkan, Ganjil Genap adalahsistem pengendalian kemudian lintas satu-satunya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemacetan sebelum adanya Elektronik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Namun tentunya mesti dilaksanakan pengawasan yang konsisten dan maksimal.
Sebab, kata Leksmono, bilamana pengawasan yang dilaksanakan secara manual tidak konsisten dan lemah, ganjil-genap malah membuat empunya kendaraan menjadi penipu, seperti menciptakan dua nomor polisi dan sebagainya.
Di samping itu, lanjut Leksmono, ekspansi ganjil-genap pun harus dibarengi dengan penambahan layanan angkutan umum. Sehingga, begitu pengendara individu dari rumahnya meninggalkan kendaraanya, angkutan umum telah melayani sebagai penggantinya.
"Kalau ruas jalan ganjil-genap belum terlayani angkutan umum, walau diberlakukan melulu pagi dan sore, sistem aneh genap di ruas jalan tersebut tidak efektif," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar