BANDAR CEME Viral, Taruhan Pilpres Tanah 1 Hektare , Ini Faktanya

BANDAR CEME Viral, Taruhan Pilpres Tanah 1 Hektare , Ini Faktanya

BANDAR CEME Viral, Taruhan Pilpres Tanah 1 Hektare , Ini Faktanya

BANDAR CEME Media sosial sedang ramai membagikan informasi mengenai aksi `taruhan` dua pria mengenai hasil pilpres 2019. Pemenang dari `taruhan` itu akan mendapat tanah seluas 1 hektare.

Tapi, benarkah proses taruhan itu itu? Faktanya tidak demikian.

Aksi yang dibuat Henrik Arhadi dan Muhammad Aziz itu murni bentuk kritik terhadap pemerintah setempat. Warga Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sindrap), Sulawesi Selatan itu tak menggunakan tanah milik pribadi.

Henrik mengatakan, sebetulnya tak menyangka foto itu menjadi viral di media sosial. Sebab, dia awalnya hanya iseng mengunggah foto itu sebagai bentuk protes, lantaran tanah yang dijadikan taruhan itu tidak terurus selama bertahun-tahun.

Henrik bercerita, lapangan itu dahulu kerap digunakan warga untuk bermain bola. Tapi, lapangan itu menjadi tempat untuk menggembala hewan ternak.



Dalam foto yang beredar juga tampak kuitansi bertuliskan nama Henrik Arhadi, menjadi pendukung calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo. Sementara itu, Muhammad Azis menjadi pendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Tetapi, kata Henrik, dia dan Azis sebetulnya masih terikat hubungan kekeluargaan. " Itu saya dengan om saya," ucap dia.

Henrik berharap, siapa yang menjadi pemenang dalam Pilpres, dapat memiliki perhatian lebih. Terutama, mengenai kondisi lapangan itu.

" Siapa pun yang terpilih nanti semoga bisa perbaiki itu lapangan, supaya kembali menjadi tempat berolahraga dan pusat aktivitas warga," kata dia.

Video berdurasi satu menit yang berisi informasi paket surat suara pemilihan umum Indonesia yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia, viral di media sosial. Informasi yang berkembang, surat suara itu ditemukan pengawas pemilu di Malaysia.



Temuan surat suara tercoblos itu mengarah ke paslon presiden dan wakil presiden nomor urut tertentu. Selain itu, ada pula surat suara yang tercoblos untuk caleg DPR asal partai tertentu.

" Benar, Panwaslu Kuala Lumpur sebagai penemu dan kami well informed. Kami meminta KPU melakukan evaluasi kinerja. Sebab, terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar,